PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL

Abstrak

Di dalam aturan hukum nasional yang terkait dengan hukum laut, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UndangUndang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan kelautan. Berpijak dari aturan hukum nasional tersebut, Provinsi yang berada di daerah pesisir dan mempunyai potensi di bidang kelautan, diharuskan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan, seperti Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis yang merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir.