PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL
Abstract
Di dalam aturan hukum nasional yang terkait dengan hukum laut, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UndangUndang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan kelautan. Berpijak dari aturan hukum nasional tersebut, Provinsi yang berada di daerah pesisir dan mempunyai potensi di bidang kelautan, diharuskan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan, seperti Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis yang merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir.
Downloads
All material contained in this site is protected by law. It is prohibited to quote part or all of the contents of this website for commercial uses without the approval of the board of editors of this journal.
If you find one or more articles contained in CELSciTech that violate or potentially infringe your copyright, please report to us, via email to Principle Contact.
The formal legal aspect of access to any information and articles contained in this journal site refers to the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA).
All information contained in CELSciTech is academic. CELSciTech is not responsible for any losses incurred by misuse of information from this site.