INTEGRASI KEBIJAKAN DIVERSI BERBASIS PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM CUKAI DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.37859/jeq.v10i3.9770
Abstract
This research discusses the implementation of diversion policies based on restorative justice principles in Indonesia's customs sector, aimed at reducing the burden on the judicial system and restoring the country's economic losses. The research questions in this study focus on how diversion policies can be integrated into the customs legal system in Indonesia and the benefits and challenges faced to improve the effectiveness of law enforcement and economic recovery. The study uses normative legal research methods with library research, analyzing relevant regulations, doctrines, and legal theories. The findings indicate that the implementation of diversion policies can reduce judicial burdens, speed up economic recovery, and create a more efficient and just legal system. However, the main challenges include lack of understanding among law enforcement, unclear implementation regulations, and legal uncertainties. Policy reforms and increased capacity of law enforcement are crucial to ensure the successful implementation of this policy.
Downloads
References
Buku
Harefa, "Mengenal Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Hukumonline, 8 Oktober 2024.
Indrawati & Bendito Menezes, Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai, (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2018).
Mertokusumo, 2005, Penelitian Hukum dalam Praktek, PT. Gramedia.
Michel Foucault, "Discipline and Punish: The Birth of the Prison", Vintage Books, 1995.
Soerjono, 2009, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta.
Artikel Jurnal
Bagman Roy Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021.
Faisal Alamsyah, "Pelatihan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Diversi", Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11, No. 4, Oktober 2020.
Harahap, Budi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 26, No. 3, 2017.
John Braithwaite, "Restorative Justice: A Critical Analysis", Criminal Justice Review, Vol. 22, No. 4, Desember 2018.
Krisnalita, "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.
Krisnalita, "Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak", Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, Juli 2019.
Manalu, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 15, No. 3, Agustus 2021.
Prasetyo, B., Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana di Sektor Cukai: Studi Kasus pada Kasus Penghindaran Cukai di Industri Rokok. Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol. 16, No. 3, 2020.
Putra, Eko, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12, No. 2, 2020.
Rina Suryani, "Tantangan Penerapan Kebijakan Diversi dalam Sektor Cukai di Indonesia", Jurnal Hukum Nasional, Vol. 13, No. 2, Juni 2022.
Ronald Dworkin, "Taking Rights Seriously", Harvard Law Review, Vol. 72, No. 3, Januari 2021.
Santoso, Agus, "Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, 2019.
Suryani, "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai", Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 10, No. 2, Desember 2022.
Sutrisno, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum Cukai", Jurnal Administrasi Negara, Vol. 17, No. 2, Mei 2021.
Wahyuni, Maya, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Pidana Cukai", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 19, No. 1, 2021.
Wardah Ningsih, "Regulasi Cukai dan Peluang Diversi dalam Penegakan Hukum", Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 14, No. 1, Februari 2022.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6736.
