URGENSI PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
DOI:
https://doi.org/10.37859/jeq.v10i3.9489
Abstract
This research aims to examine the urgency of an Asset Forfeiture Law for proceeds of corruption in Indonesia. Existing laws, such as the Corruption Criminal Act Law and other criminal statutes, haven't been fully effective in asset forfeiture. This is because current mechanisms limit asset seizure and forfeiture to cases where a criminal conviction has already been issued. This limitation creates an opportunity for proceeds of corruption to be hidden or disposed of while legal processes await a criminal judgment. Therefore, a new Asset Forfeiture Law is needed, adopting asset forfeiture mechanisms known in civil law to enable the total recovery of state losses.
Downloads
References
Buku
Yunus Husein, “Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
Artikel Jurnal
Dwiki Oktobrian, Fernando Abdi Basuki dan Euodia Syefela Lumempow, ‘Proyeksi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Merespon Asset Recovery Bagi Korban Penipuan Investasi’ The Prosecutor Law Review Vol 2 No.2 2024
Firdaus Arifin, ‘Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya’ Pagaruyung Law Journal Vol.3 No. 1 2019
Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, Trisno Rarahrjo, ‘Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan’ Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 8 No. 1 2024
Hutmi Amivia Ilma, ‘Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’Journal of Law and Syariah Vol.3 No.1 2025
Haswandi, ‘Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Jurnal Litigasi Vol 16 No 2 2015 hlm 2990
Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law”. Jurnal Lex Renaissance Vol 6 No 1 2021
Lisa Ira, dan lain-lain, ‘Analisis Kebijakan Politik Hukum Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan’ Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2024
La Ode Ghondohi, “Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi di Bidang Pertambangan,” Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 4, No. 1, 2023,
Lonna Yohanes Lengkong, ‘Urgensi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang’ Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Vol. 6 No. 3 2023
Marfuatul Latifah ‘Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia The Urgency Of Asset Recovery Act In Indonesia’ Negara Hukum Vol 6 No 1 2015..
Maya Sri Novita, “Mekanisme Penyitaan Aset Pelaku Tindak Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, Desanta Indonesian Of Interdiciplinary journal, Vol.3 No. 1 2022
Mariano Adhyka Susetyo, ‘Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi’ Recidive Vol. 12 No. 1 2023
M. Ainun Najib, ‘Polemik Pengesahan Rancangan Undang Undang Peramapasan Aset Di Indonesia’ (2023) 3 (2) Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 3 No. 2 2023
Muhammad Zainul Arifin, Irsan and Meria Utama, ‘KAJIAN TENTANG PENYITAAN ASSET KORUPTOR SEBAGAI LANGKAH PEMBERIAN EFEK JERA ’Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol, 2 No.1 2021
Noni Sherlya Yasmin Ramadhani, “RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Prespektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound”,Indonesian Journal of Law and Justice, Vol 2 No.2 2024
Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, Andri Novianto,’Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian atau Solusi?’ Journal Of Social Science Research Vol. 4 No.4 2024
Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, Ariyanda Tri Firanti dan Rafferty Cullen Mantaria, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi,” Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024,
Oly Viana Agustine, ‘RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia’ Journal Indexing Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No.2 2019
Presyta Nurhalida Putri Sejati, Handoyo Prasetyo, “Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi penyalahgunaan Alih Fungsi Hutan” RechtIdee Vol.18 No.2 2023
Permana Indra, Hulman Panjaitan,Armunanto Hutahean, “Analis Yuridis Penerapan Saksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara” ,Jurnal Cahaya Mandalika Vol 3 No 3 2023
Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana’ (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia Vol.3 No 1 2017
Rasji, Indri Elena Suni, Theodora, Jessica Sandini, ‘Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh DPR Melalui Pengesahan UU Perampasan Aset’ Jurnal Multilingual Vol. 4 No. 1 2024
Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V No.1 2017
Sigit Prabawa Nugraha, ‘Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi’ National Conference For Lae Studies : Pembangunan Menuju Era Digital Society
. Wiki Anggar Lineleyan, Adi Tirto Koesoemo dan Herlyanty Y. A. Bawole, “Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Propersti,” Lex Administratum, Vol. 12, No. 5, 2024
Widyarti Adam, ‘Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia’ Jurnal Mahasiswa Humanis Vol.5 No.1 2025
Zikril Akbar Tanjung, ‘PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI’ (2024) 8 (!) NJL: National Journal of Law Vol.8 No. 1 2024
Internet
“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan di Angka 34” (Liputan 6, 31 Januari 2024) <https://www.liputan6.com/news/read/5517537/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-tahun-2023-stagnan-di-angka-34?page=2>di akses 20 Febuari 2025.
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf diakses pada tanggal 13 Mei 2025
Peraturan Perundang-Undangan
(Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
