GAGASAN PEMBERIAN HAK PISTOLE TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA
DOI:
https://doi.org/10.37859/jeq.v10i2.8970
Abstract
The large number of elderly people and predicted to increase every year has led Indonesia to an era of
aging population structure. This has an impact on the increase in the number of elderly prison inmates.
The problem of overcapacity which is also in line with the problem of overbudgeting ultimately disrupts the
fulfillment of their rights as vulnerable groups in correctional institutions. In fact, the only right that is
taken away from prison inmates is freedom, so their other basic rights must still be respected. This type of
research can be classified into the type of normative legal research using data sources in the form of
secondary data with data collection techniques using the literature review method. Then, the data is
analyzed and processed qualitatively, and produces descriptive data to then be concluded deductively.
From the research results, there are two main things that can be concluded, first, there are four urgencies
of the idea, such are the increase in the number of elderly people has implications for the increase in the
number of elderly prison inmates, the elderly as a vulnerable group guaranteed by law, changes in the
concept of prisons that seek to change criminal law to be more humanist by prioritizing humane treatment
of prison inmates, and the problem of prioritizing humane treatment of prisoners as an effort to make
criminal law more humanist. Second, the ideal idea of giving pistole rights to elderly prison inmates.
Downloads
References
Buku
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 96.
Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Arnold H. Loewey and Joseph E. Kennedy, Criminal Law In A Nutshell, Fifth Edition,West Academic, A Thomoson Reuters Business.
M. Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Marwan Effendy, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi (Gaung Persada Press Group), Tanggerang Selatan, 2014.
Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
Setiawan Nurdjayasakti, Regulasi Non-Derogable Rights dalam Hukum Positif dan Implikasinya pada Keberdaan Hukuman Mati, dalam Moh Slamet, CS, Aneka Wacana tentang Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, 2021.
Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010.
Trias Palupi Kurnianingrum, Pentingnya Program Pensiun Sosial bagi Lansia, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta, 2024.
Hasil Penelitian/Proyek Akhir
Amelia Himawan, “Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Lanjut Usia”. Skripsi, Universitas Katolik Atma Jaya, Yogyakarta, 2010.
Ana Suheri, “Wujud Keadilan dalam Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional”, Jurnal Morality, Vol. 4, No. 1 Juni 2018.
Antok Kurniyawan, “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia (Jakarta Statement Become Jakarta Rules: Strategy on Protecting Elderly Prisoners Right)”, Jurnal HAM, Vol. 11, No. 1 April 2020.
Artikel Jurnal
Elyna Amelia, et.al., “Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan dengan Hak Mendapatkan Makanan dan Kesehatan”, Novum : Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1 Januari 2019.
Farida Sekti Pahlevi, “Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”, Al Syakhsiyyah, Vol. 1, No. 1 Juni 2019.
Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, “Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 2 September 2024.
Jen Geary, “Prisoners’ Rights: Access to Computers and the Internet”, Journal of Law and Governance, Vol. 10, No. 4 2006.
M. Rizki Yudha Prawira, “Problematika Pemenuhan Kebutuhan Hukum terhadap Kelompok Rentan Mengakses Keadilan”, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 12 Desember 2024.
Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1 April 2009.
Puguh Setyawan Jhody, “The Discourse of Granting the Rights of Prisoners in Indonesia: The Legal Political Issue and Future Challenges”, Journal of Law & Legal Reform, Vol. 3, No. 3 July 2022.
Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, et.al., Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 11, No. 1 Juni 2024.
Rian Destami, Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020.
Rita Hadi W, “Pengaruh Intervensi Musik Gamelan terhadap Depresi pada Lansia di Panti Wreda Harapan Ibu Semarang”, Jurnal Keperawatan Komunitas, Vol. 1, No. 2 2013.
Sahadi Humaedi, et.al., “Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)”, Share: Social Work Journal, Vol. 10, No. 1 September 2020.
Setyo Reno Wulandari, et.al., “Peningkatan Derajat Kesehatan Lansia melalui Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Dusun Mrisi Yogyakarta”, Pengabdian Masyarakat Cendekia, Vol. 02, No. 02 Juli 2023.
Stephen Ginn Roger Robinson ,“Elderly prisoners”, BMJ, Article, 2012.
Yusnus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humaniora, Vol. 3, No. 2 Oktober 2012.
Internet
https://www.ditjenpas.go.id/penerapan-keadilan-restoratif-tekan-laju-over-kapasitas-di-lapasrutan, diakses tanggal 25 Agustus 2024.
https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/, diakses tanggal 22 Agustus 2024.
https://sippn.menpan.go.id/berita/36093/lembaga-pemasyarakatan--kelas-iib-bondowoso/mengenal-lebih-jauh-tugas-dan-fungsi-asesor-pada-lembaga-pemasyarakatan, diakses tanggal 17 Juli 2024.
Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
