PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAYANAN PASIEN LANSIA SEBAGAI PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA BATAM
DOI:
https://doi.org/10.37859/jeq.v10i1.8863
Abstract
Perlindungan hukum pelayanan pasien lansia sangat penting dilakukan sebagai pengguna jasa di puskesmas, sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya fakta bahwa pelayanan puskesmas Kota Batam. masih belum optimal membawa dampak bagi pelayanan lansia di Puskesmas Kota Batam. Penelitian peneliti akan membahas bagaimana pengaturan hukumnya, perlindungan hukumnya dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum pelayanan lansia di Puskesmas Kota Batam.. Untuk menganalisis penelitian ini, Peneliti menggunakan Teori Perlindungan Phillipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa sedagkan perlindungan represif adalah perlindungan saat sudah terjadi sengketa. Ruang lingkup penelitian ini adalah puskesmas Kota Batam. Peneliti melakukan penelitian terhadap objek penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Proses penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian melakukan wawancara dengan informan , melakukan studi dokumen standar operasional pelaksanaan, dan melakukan analisis data. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa perlindungan preventif terhadap pelayanan pasien lansia sudah berjalan namun belum optimal dalam pelaksanaanya. Sedangkan perlindungan represif terhadap pelayanan pasien lansia belum berjalan, karena keluhan masyarakat terhadap pelayanan lansia hanya dilakukan mediasi dengan pasien dan dilakukan pembinaan internal tehadap petugas yang melanngar, belum sampai ada penggantian rugi terhadap pasien bahkan sampai ke ranah hukum.
Downloads
References
BUKU
Amiruddin A, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
Azwar, A., Pengantar administrasi kesehatan. PT Grafiti Medika Pers, Jakarta, 2020
BPJS Kesehatan, (2022) Panduan Layaan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Jakarta., 2022.
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
Artikel Jurnal
Amin, M., Setyonugroho, W., & Hidayah, N., “Implementasi rekam medik elektronik: sebuah studi kualitatif”, Jatisi (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi), 8(1), 430-442, 2021.
Amin, M. Y. S., Badaru, B., & Djanggih, H., “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna BPJS Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar” Journal of Lex Generalis (JLG), 3(10), 1654-1669, 2022.
Agusti, W., “Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, Jurnal Hukum Respublica, 19(2), 111-132, 2020.
Arif, M. N., & Sasmita, S., “Perlindungan Hak Publik dalam Vaksinasi Lansia di Puskesmas Lubuk Buaya”, PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies, 2(1), 1-6, 2023.
Ainsyiyah, E. D., Suhaidi, S., Barus, U. M., & Ikhsan, E., “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pengguna Jamkesmas dalam Pelayanan Kesehatan di Rsud Dr. Rm. Djoelham Binjai Terkait Berlakunya BPJS di Bidang Kesehatan”, USU Law Journal, 3(3), 151-160, 2015.
Basyarudin, B., “Aspek Yuridis Rekam Medis Elektronik Dijadikan Alat Bukti Apabila Terjadi Kesalahan Pelayanan Kesehatan”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(12), 3495-3510, 2022.
Budiarsih, “Pertanggungjawaban Dokter Dalam Missdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit”, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 01(01), 1–10, 2021.
Busro, A., “Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan”, Law, Development and Justice Review, 1(1), 1-18, 2018.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang Undang Dasar Negara 1945
Undang Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Undang Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
Undang Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
Peraturan Daerah Kota Batam No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.
