LEGAL PROTECTION OF PASSENGERS FOR LOSS AND DAMAGE OF LUGGAGE ON AIR AIRLINES BASED ON THE 1999 MONTREAL CONVENTION AND NATIONAL LAW CASE STUDY RULING NUMBER 44/PDT-Sus-BPSK/2023/PN.PDG
DOI:
https://doi.org/10.37859/jeq.v10i1.8209
Abstract
Air transportation plays a strategic role in the mobility of people and goods, but the risk of loss and damage to baggage is an important issue that requires legal regulation. The Montreal Convention 1999 and national laws, including Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, provide the legal basis for airlines' liability to passengers. These regulations set limits on airline liability and compensation claim procedures that aim to provide protection and legal certainty for passengers. This study uses a descriptive method with a normative legal approach, utilizing primary, secondary, and tertiary data that are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the legal regulations related to airline liability for loss and damage to baggage are quite comprehensive. However, its implementation still faces obstacles, such as complicated and less transparent claim procedures. Incidents of loss or damage to goods have material and psychological impacts on passengers and can damage the airline's reputation. Therefore, steps are needed to improve the effectiveness of the implementation of the rules, including simplifying claim procedures, increasing transparency, and monitoring airline compliance in order to protect consumer rights.
Downloads
References
Bibliography
Book
Azwar Ananda, Pengantar Hukum Udara Internasional dan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, (Padang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1997)
H.K Martono dan Agus Pramono, Hukum Perdata Udara Internasional dan Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
K.Martono, Ahmad Sudiro, Hukum Angkutan Udara, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011)
Martono, K. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internasional di Bidang Perhubungan Udara, Jakarta, Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI , Tahun 2004
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020
Journal
Amelia, Puspa dkk. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Keterlambatan Angkutan Udara Luar Negeri Pesawat Udara Boeing 777-300 Garuda Indonesia Ga088 Cengkareng-Amsterdam Tahun 2015), DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 5, Nomor 2, 2016
Dadan Adi Kurniawan, Menelusuri Jejak Awal Penerbangan Di Indonesia (1913-1950-An), Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019
Fitra, Refaldi. Prinsip Souvereignty Dalam Tindakan Force Down Pesawat Asing Tanpa Izin Di Indonesia Menurut Chicago Convention 1994, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
Hidayat, Mhd Ridho, Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan, Doktrina: Journal Of Law 3, No. 1 (2020)
Sari, Ni Putu Purnama. Status Hukum Pesawat Udara Komersial Yang Digunakan Untuk Penerbangan Kenegaraan, Dinamika 26, No. 6 (2020)
Supit, Donald, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik, Jurnal Hukum Unsrat 1, no. 3 (2013)
Internet
“Merdeka, Maskapai dengan Kasus Kehilangan Koper tertinggi, 2024”, https://www.merdeka.com/uang/maskapai-dengan-kasus-kehilangan-koper-tertinggi-189706-mvk.html?page=2, diakses pada Tanggal 20 November 2024
Legal Regulation
Konvensi Warsawa 1929 tentang Pengangkutan Udara Internasional
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (Konvensi Montreal 1999)
Protokol Den Haag 1955 sebagai penyempurnaan Konvensi Warsawa
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Court Decision
Putusan Nomor 44/P dt.Sus-BPSK/2023/PN Pdg
