PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM LIKUIDITAS BANK BERBASIS NILAI KEADILAN

  • Marzellina Hardiyanti Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
  • Sugiyanto Universitas PGRI Semarang

Abstract

Perbankan merupakan sektor yang sangan vital dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan nasabah bank dalam likuidasi dengan berfbasis keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan permasalahan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum masyarakat penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah dalam likuidasi Bank berbasis nilai keadilan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana/nasabah ketika terjadi likuidasi Bank diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian baku, isinya telah ditetapkan, secara sepihak oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen mau tidak mau akan menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap konsumen. Upaya rekonstruksi rekonstruksi dalam penelitian ini yaitu upaya untuk melakukan suatu perbaikan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Dimyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik, Metode Penelitian Hukum, Buku Pegangan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.

Fajar, Mukti, dan Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Kusumaatmadja, Mochtar, Sidharta, Arif ,Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.

Moeljatno, Asas - Asas Hukum Pidana, Bima Aksara, Jakarta, 1987.

Rahardjo, Satjipto, Indonesia Inginkan Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Artikel Jurnal

Anugrah, Dikha, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Duplikasi Data Bank Di Indonesia”, JURNAL AKTA YUDISIA Vol. 5, No. 1 Tahun 2020. 5. 10.35334/ay.v5i1.1205, hal. 5.

Ardyansyah Yacob, Idham dan Erniyati, 2022, “Relevansi Penerapan Teori Hukum terhadap Perlindingan Nasabah Perbankan oleh Transaksi Internet Banking (Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Utilitas)”, Jurnal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN) Vol. 1, No. 1, 2022, 53-61.

Hakim, Lukmanul, Oktaria, Eka Travilta 2010, “Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit”, Jurnal Keadilan Progresif Vol. 9, No. 2 September 2018, Pp. 165-166.

Hardiyanti, Marzellina et al, 2022, “Urgensi Sistem E-Voting dan SIREKAP dalam Penyelenggaraan PEMILU 2024”, Jurnal Equitable Vol 7 No. 2 (2022), P. 6.

Jufrin, Kasmar, dan Nasrullah, 2021, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Terhadap Adanya Likuidasi”, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 5. 169-191. 10.52266/sangaji.v5i2.696.

Kurniawan, Kukuh, Hapsari, Dwi, 2021, “Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah”, PLENO JURE Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Vol.10, No. 2 Oktober 2021, hal. 122-133. 10.37541/plenojure.v10i2.590.

Kutty, Faisal, “The Sharia Factor in International Commercial Arbitration,” The Loyola of Los Angeles and Comparative Law, Vol. 28, 2006.

Martinelii, Ida, 2021, “Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan”, Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 2 No. 1, Juli 2021, P. 34.

Muryatini, Ni Nyoman, 2016, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 1 Mei 2016, Pp. 125-126.

Internet

https://news.detik.com/berita/d-3485097/lembong-keluhkan-obesitas-regulasi-ahli-sudah-aku-duga, diakses Pada Minggu, 8 Oktober 2023 Pukul 19.47 wib.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431.

Published
2023-10-31
Section
Articles
Abstract views: 85 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 61