PERAN HAKIM PENGAWAS PADA KASUS KEPAILITAN BATAVIA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

  • Zul Hendrial Universitas Lancang Kuning
  • Hasnati Universitas Lancang Kuning
  • Andrew Shandy Utama Universitas Lancang Kuning
Kata Kunci: Kepailitan, Hakim Pengawas, Peran

Abstrak

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jenis kreditor ada tiga, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Hakim Pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu pemberian izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam kasus kepailitan Batavia Air, pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditur consuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Padahal dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada kreditur konkuren.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

Daftar Pustaka
Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Ensiklopedia Social Review, Volume 1, Nomor 3, 2019.
Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. “Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing”. International Journal of Data and Network Science, Volume 5, Nomor 3, 2021.
Atiqi Chollisni, Syahrani, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, dan M. Anas. “The Concept of Creative Economy Development-Strengthening Post Covid-19 Pandemic in Indonesia; Strategy and Public Policy Management Study”. Linguistics and Culture Review Journal, Volume 6, Special Issue, 2022.
Elyta Ras Ginting. Hukum Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Hasnati, Andrew Shandy Utama, dan Zul Hendrial. Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Agen Perjalanan Wisata. Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
Jono. Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”. Jurnal Hukum Dirgantara, Volume 7, Nomor 1, September 2016.
Parwoto Wignjosumarto. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Kurator. Jakarta: Tata Nusa, 2001.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. “Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy”. Psychology and Education Journal, Volume 57, Nomor 9, 2020.
Sunarmi. Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Medan: FH USU, 2004.
Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan. Jakarta: Grafiti, 2002.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Zaenal Asikin. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Zaeni Asyhadie. Hukum Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Diterbitkan
2022-06-01
Bagian
Articles
Abstrak views: 313 , PDF downloads: 100