DOS ATTACK SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA

  • Cheny Berlian UMRI
Kata Kunci: Kriminal, DOS, Hukum Siber

Abstrak

Denial of Service (DoS) Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan.  Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data, akan tetapi dengan hilangnya pelayanan maka target tidak memberikan servis sehingga ada kerugian finansial.  Karena DoS Attack dapat menyerang sistem dari suatu bank dan merusaknya, sehingga data-data milik nasabah yang ada di dalam dalam server milik bank tersebut akan hilang. Berdasarkan latar belakang penulis jabarkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimanakah Eksistensi DOS Attack Sebagai Tindak Pidana Dalam pengaturan Hukum di Indonesia Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya maka tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan yuridis normatif.  Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa DoS Attack pada saat ini sudah menjadi ancaman yang sangat berbahaya dan perlu pengawasan lebih intensif.  Karena sekarang banyaknya terjadi DoS Attack yang merugikan banyak pihak, seperti pemerintah dengan terjadinya kasus penyerangan situs KPU hingga pengrusakan sistem perbankan yang dimiliki oleh bank

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

A. Referensi Buku

Barda Nawawi Arief, Antisipasi Penanggulangan “Cybercrime” dengan hukum Pidana, PT RajaGrafindo, Jakarta

Efzy Zam, Buku Sakti Hacker, Mediakita, Jakarta, 2011

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bandung: Bina Aksara, 1987

Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie Center, Jakarta, 2002,

O.C.Kaligis, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012

Onno W Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, 2007


B. Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroni (UU ITE)
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain
www.tempo.com
www.wordpress.com
www.blogspot.com
www.yahoo.com
www.google.com
Diterbitkan
2022-06-01
Bagian
Articles
Abstrak views: 59 , PDF downloads: 132