PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Keywords:
Village Regulations, Headmen of Village,, Village Consultative Body
Abstract
This journal focuses on the problem of finding the relationship between the role of the Headman of Village and the Village Consultative Body (BPD) in drafting Village Regulations (Perdes). The journal research method used is the normative method. The results of the study carried out are the relationship between the authority of the Village Head and the Village Consultative Body (BPD). . As for the process of drafting and forming Aursati Village regulations in the preparation of village regulations carried out by the Village Consultative Body (BPD) with the Aursati Village Head, the drafting process uses the correct mechanism and all stages are passed well
Downloads
Download data is not yet available.
References
Daftar Pustaka
Dirgantara Dani Putra, Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2009.
E.B. Sitorus, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, DEPDAGRI, Jakarta, 2007.
Kushandajani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal, (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang, 2008).
M. Firmanhadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam Menjalankan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
Maria Eni Surasih, Pemerintah Desa dan implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2002)
Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, dan Josef Kairupan, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud), Jurnal Eksekutif, Vol 1, No 1 (2017).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.
Dirgantara Dani Putra, Hubungan dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2009.
E.B. Sitorus, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, DEPDAGRI, Jakarta, 2007.
Kushandajani, Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal, (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang, 2008).
M. Firmanhadi, Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam Menjalankan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
Maria Eni Surasih, Pemerintah Desa dan implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2002)
Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, dan Josef Kairupan, Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud), Jurnal Eksekutif, Vol 1, No 1 (2017).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.
Abstract views: 366 , 
PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 1666
