IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN (PPH) PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAS WARISAN DITINJAU DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA YOGYAKARTA)

  • Khoulud Beby Bestiani Universitas Gadjah Mada

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerbitan SKB PPh pengalihan hak atas tanah dan/bangunan atas warisan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta di tinjau dari asas kemudahan administrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder,data primer yaitu data yang didapat di lapangan dan data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yakni, pertama, pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of taxation/administrative costs atau beban administratifnya rendah, namun dalam prakteknya cost of taxation/administrative costs yang ditanggung oleh ahli waris tinggi. Kedua, asas Convenience of Payment menghendaki bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi wajib pajak yang nyaman, namun lamanya proses penerbitan SKB tersebut justru memberikan ketidaknyamanan yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris yaitu tidak dapat dilakukannya jual beli tanah warisan dengan segera dan ahli waris kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, dengan lamanya jangka waktu penerbitan SKB PPh tersebut maka tidak sesuai dengan asas sederhana yang mengharuskan bahwa prosedur perpajakan harus cepat, lancar dan tepat

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Bambang Sunggono,2006, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo
Manan Bagir dan Kuntana Magnar,1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT Alumni, Bandung Mansury.1994, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Bina Rena Pariwara, Jakarta
Mertokusumo Sudikno, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika Univeristas Terbuka, Jakarta
Rosdiana, Haula & Irianto, E.S, 2012, Pengantar Ilmu Pajak, PT Raja Grafindo, Jakarta
Siahaan Marihot P,2004, Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Sumardjono, Maria SW,2014, Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Suparnyo, 2012, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas, Pustaka Magister, Semarang
Suandy Erly,2008, Hukum Pajak, Edisi Keempat, Salemba Empat, Yogyakarta

Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/Bangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau Bangunan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) Nomor 20/PJ/2015 tentang pemberian Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan

Tesis
Kesumo Muhamad Ardie Suryo, “Analisis Yuridis Mengenai Kewajiban Ahli Waris Dalam Pemenuhan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) Pada Pewarisan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta”, Tesis, Program Studi Magister KenotariatanFakultas Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

Internet
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ di akses pada tanggal 10 oktober 2020 pukul 14.15 WIB
Published
2021-05-20
Section
Articles
Abstract views: 28 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 16