PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA

  • Ratna Riyanti Universitas Pancasakti Tegal

Abstract

The issue of women's representation has gained a place since the implementation of the 30% quota in the 2004 elections, but until the 2014 elections the number of women in the national parliament decreased by 22 seats compared to the 2009 election. In the development of human resource development culture, the state actually does not look from a gender perspective for equality and everything. form of development facilities for human resources that are perfect for the purpose of developing the nation itself. It's just that in reality, the implementation appears to be predominantly male. This is because in addition to the Javanese culture of women, there is also limited public access for women, be it by customary norms, morals, politeness or legal norms. The affirmative action set forth in the election law from 2004 - 2019 has so far not been realized, this has led to a phenomenon in women's political rights. The issue that will be discussed is How the General Election of Parliamentary members from the perspective of gender equality and justice? The objectives of the issues raised are: to determine a general election that is gender-equitable and equitable

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA


Ahmad H. Silaban, Implementasip Politikh Perempuanm di Kota Makasarn, dalam Jurnal Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Vol. 1, Number 1, Januari 2015.

Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1981,hlm.307.

Endang Sumiarni, Jendert dan Feminismer, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004, hlm. 8

Jurnal Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Vol. 1, Number 1, Januari 2015.

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon.

Eko Komariah Kuncoro, “Peningkatan Partisipasip Kaum Perempuanm dalam Proses-proses Konstitusionalk dan Pemilup”, Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasip Politikh Perempuanp di Indonesia, Jakarta: 11 September 2002.

Siti Nurul Hidayah, peneliti alumnus UIN Sunan Kalijaga, dalam women research institute, Promoting women leadership and inclusive, gender-based, and sustainable natural resource governance, 2014.
Harmona Daulay, Perempuan dalam Kmelut Jender, Medan : USU Press.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta : UI Press, diperbarui 13 April 2019, hlm. 52

Poerwandari,E.K, 2013. Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi, LPSP3 Fak.Psikologi UI Jakarta.

Moleong,J.L. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, Partai Politikh dan Demokrasip dalam Perspektifg Teoritish dan Praktis. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011). Hal. 3

Jurnal Politik Profetik, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014

Rumah Pemilu.2014. “Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014”. Diakses pada http://www.rumahpemilu.org/in/read/4030/Gambaran-Singkat-Pemilihan-Umum-2014-di-Indonesia.

https://m.detik.com/news/kolom/d-4174432/keterwakilan -perempuan-dalam-politik dalam jurnal Demokrasi, Tengku Rika Valentina, Affirmative Action untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender pada pemilu 2009, Vol. 9 No. 1, th. 2010.

Megawangi, Ratna, 1999, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender, Mizan Pustaka, Bandung.

Heriyani Agustina, 2009, Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender, Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 168.

Rwanda, diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Rwanda#CITEREFCJCR2003, 20 Juli 2015 dalam buku Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan di Beberapa Negara, Best Publisher (Anggota Ikapi), Yogyakarta, 2016, hlm. 48.


Government of Rwanda and FIAS, Sources of Informal Activity in Rwanda, Washington, DC diunduh dari www.africon.mil sebagaimana dikutip Eky Nanda Nuzulul, Peranan Perempuan Rwanda Dalam Proses Perdamaian Pasca Genosida 1994, Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta, 2011, hlm. 49.

Vanessa Far (2000), Woman Combatan and The Mobiliztion, Disarmament and reintegration Process in Rwanda, New York, seperti dikutip Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan di Beberapa Negara, Best Publisher (Anggota Ikapi), Yogyakarta, 2016, hlm. 49

Khanifah, “Keterwakilan Perempuan di Arab Saudi”,
http://www.jurnalperempuan.org/keterwakilan-perempuan-di-arab-saudi.html,4 Februari 2016 dalam buku Dessy Artina, Keterwakilan Politik Perempuan di Beberapa Negara, Best Publisher (Anggota Ikapi), Yogyakarta, 2016, hlm. 83
Published
2021-04-30
Section
Articles
Abstract views: 16 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 9