KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM
Abstract
In today's technological era, there are more and more crimes occurring in the field technology or better known as Cyber Crime, where these crimes are always growing every year. The number of Cyber Crime cases has certainly disturbed the community, resulting in the Creation Of Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions And Law Number 19 Of 2016 Concerning Amendments To Law Number 11 Of 2008 Concerning Electronic Information AndTransactions.However, not all crimes that occur can be protected by the ITE Law, there are many cyber crime cases where there is no legal protection so this creates a legal vacuum
Downloads
Download data is not yet available.
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
A.Hamid S. Attamini, Teori Perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacarapengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.
Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antaranorma dan realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
-----------RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
-----------Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHPBaru, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
-----------Antisipasi Penanggulangan “Cybercrime” dengan hukum Pidana, PT RajaGrafindo,Jakarta.
-----------Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam PenanggulanganKejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II), 2010.
Budi Sutedjo Dharma Oetomo, E-education : Konsep, Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan,Andi, Yogyakarta, 2007.
Eddy O.s Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta,2009.
Horton, Paul B dan Chester L.Hunt, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1984.
Fahmi Anwar, Perubahan dan Permasalahan Media Sosial , Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, danSeni Vol. 1, No. 1, April 2017.
Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia, Alumni, Malang, 2009.
Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yistisia.
L. J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita,Jakarta, 1996.
Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.
Naskah akademik RUU tindak pidana di bidang Teknologi Informasi disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi, CyberPolicy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center, 2003.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, PT Refika Aditama, Bandung, , 2012.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
Sutanto, Hermawan Sulistyo, dan Tjuk Sugiarto, Cybercrime-Motif dan Penindakan, Pensil 324,Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Mode Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Law of Malaysia At 758 Electronic Commerce Act 2006
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sumber Lain-Lain
Gustav Radbruch dalam Dwika,“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com, (02/04/2011), diakses pada 3 April 2021
Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
Raja Nur Afiqah Zulkifli, dkk., Satira Politik: Analisis Internet Trolling di Malaysia , Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication , Jilid 34(2) 2018: 223-242.
Vivi Ariyanti, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi, Volume 3 Issue 2, September 2019, HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi.
Buku-Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
A.Hamid S. Attamini, Teori Perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacarapengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.
Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antaranorma dan realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia,RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
-----------RUU KUHP Baru Sebuah Resrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
-----------Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHPBaru, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
-----------Antisipasi Penanggulangan “Cybercrime” dengan hukum Pidana, PT RajaGrafindo,Jakarta.
-----------Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam PenanggulanganKejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II), 2010.
Budi Sutedjo Dharma Oetomo, E-education : Konsep, Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan,Andi, Yogyakarta, 2007.
Eddy O.s Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta,2009.
Horton, Paul B dan Chester L.Hunt, Sosiologi, Erlangga, Jakarta, 1984.
Fahmi Anwar, Perubahan dan Permasalahan Media Sosial , Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, danSeni Vol. 1, No. 1, April 2017.
Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia, Alumni, Malang, 2009.
Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yistisia.
L. J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita,Jakarta, 1996.
Moh. Kusnardi, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.
Naskah akademik RUU tindak pidana di bidang Teknologi Informasi disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi, CyberPolicy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center, 2003.
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, PT Refika Aditama, Bandung, , 2012.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
Sutanto, Hermawan Sulistyo, dan Tjuk Sugiarto, Cybercrime-Motif dan Penindakan, Pensil 324,Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Mode Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Law of Malaysia At 758 Electronic Commerce Act 2006
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sumber Lain-Lain
Gustav Radbruch dalam Dwika,“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com, (02/04/2011), diakses pada 3 April 2021
Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
Raja Nur Afiqah Zulkifli, dkk., Satira Politik: Analisis Internet Trolling di Malaysia , Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication , Jilid 34(2) 2018: 223-242.
Vivi Ariyanti, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi, Volume 3 Issue 2, September 2019, HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi.
Abstract views: 983 , 
PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 3340
