KEWENANGAN AJUDIKASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK
Abstract
In the Ombudsman Act Ombudsman function not found as the judiciary. But in the Act public service in article 1 paragraph (11) explains that the dispute resolution process is ajudikasi the public service between the Parties decided by the Ombudsman. This type of research is types of normative. From the results of the research can be concluded. That authority ajudikasi the Ombudsman is only regulated in Article 50 of the Act the public service but there is no law on the Ombudsman. The provisions of article 25 of the regulation the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 31 year 2019 On mechanisms and procedures for Special Ajudikasi, indicating the existence of a legal vacuum.
Downloads
Download data is not yet available.
References
REFERENSI
Buku-Buku
Asmara, Galang. 2016. Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Hadjon, Philipus M, et.al. 1999. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sujata, Antonius dan Surahman. 2002. Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 904.
Buku-Buku
Asmara, Galang. 2016. Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Hadjon, Philipus M, et.al. 1999. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sujata, Antonius dan Surahman. 2002. Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional, Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 904.
Abstract views: 345 , 
PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 728
