Implementasi Sistem Informasi Terpadu dalam Optimalisasi Pelayanan Publik di UPTD Kuta Utara Badung
Abstract
Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintahan, terutama dalam proses penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPTD Kuta Utara, Badung. Namun, UPTD Kuta Utara menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sistem informasi, prosedur yang belum terstandardisasi, serta kendala teknis lainnya. Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada periode 10 Juni hingga 9 Agustus 2024 bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala tersebut melalui implementasi sistem informasi terpadu. Penelitian ini menganalisis kondisi pelayanan publik, metode pelaksanaan implementasi, serta hasil ketercapaian dari sistem informasi terpadu. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi pelayanan, akurasi data, dan kepuasan pengguna layanan. Disarankan agar UPTD Kuta Utara terus meningkatkan teknologi informasi, menyediakan pelatihan berkelanjutan, dan menyusun SOP yang konsisten. Bagi perguruan tinggi, disarankan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, memperkuat program PKL, dan fokus pada pengembangan soft skills mahasiswa. Melalui implementasi sistem informasi terpadu, diharapkan pelayanan publik di UPTD Kuta Utara dapat lebih optimal dan efisien.
Downloads
References
[2] H. Alhadar, B. La Suhu, M. Wance, and V. Noviyanti, “Jurnal Government of Archipelago Jurnal Government of Archipelago,” vol. I, no. September, 2020.
[3] A. Rahmadanita and P. P. C. Dowa, “Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Aplikasi E-Pbb Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta,” J. Teknol. dan Komun. Pemerintah., vol. 3, no. 2, pp. 51–69, 2021, doi: 10.33701/jtkp.v3i2.2311.
[4] R. Hardani and Syahrani, “Inovasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Melalui Channel Pembayaran Pajak Elektronik (CANTIK) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong,” vol. 6, pp. 485–499, 2023.
[5] F. A. Elfito et al., “Implementasi Inovasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Online,” Karimah Tauhid, vol. 3, no. 2, pp. 1286–1294, 2024, doi: 10.30997/karimahtauhid.v3i2.11717.
[6] N. B. Marwiyah, S., Puspitarini, R. C., & Anggara, “Implementasi Pelayanan E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di BPPKAD Kota Probolinggo,” Ulul Albab Maj. Univ. Muhammadiyah Mataram, vol. 27, no. 2, pp. 41–60, 2024.
[7] M. Maulana, “Inovasi Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gresik (Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” vol. 3, no. 3, pp. 1–23, 2023.
[8] I. Mahsunah and D. Supriyanto, “KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM PENDAFTARAN ONLINE (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupeten Sumenep),” J. Respon Publik, vol. 17, no. 12, pp. 66–73, 2023.
[9] I. Pemerintahan, U. Bale, T. Wulandari, A. Rahmawati, and M. Maemunah, “Inovasi pelayanan pajak daerah melalui e-sptpd pada bpkad kota yogyakarta 1,” vol. 8, 2024.
[10] Ismail, H. Irianto, and R. Arizar, “Inovasi Pelayanan Publik Satu Atap Graha Mojokerto Service City ( Studi Kasus Di Dispenduk Capil Kota Mojokerto ),” Innov. J. Soc. Sci. Res., vol. 4, no. 1, pp. 9379–9393, 2024.
[11] D. Sari, “Analisis Inovasi Pelayanan Publik ‘Kelas Perahu’ Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,” SAP (Susunan Artik. Pendidikan), vol. 3, no. 3, 2019, doi: 10.30998/sap.v3i3.3596.
[12] N. P. W. Windriani, P. I. D. Putri, and I. P. P. Wiraatmaja, “Pendampingan Pengolahan Data Pribadi Pelanggan Terkait Perlindungan Hukum pada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar,” J. Pengabdi. UntukMu NegeRI, vol. 7, no. 1, pp. 17–23, 2023, doi: 10.37859/jpumri.v7i1.4028.