Pelatihan Akuntansi Keuangan Lembaga Bagi Guru Smk Dalam Menyiapkan Tenaga Operator Keuangan Desa Dalam Masa Pandemi (Mgmp Akuntansi Kota Pekanbaru)

  • Gusnardi Gusnardi Universitas Riau
  • Amir Hasan Universitas Riau
  • Suarman Suarman Universitas Riau
  • Nasrizal Nasrizal Universitas Riau
  • RM Riadi Universitas Riau
Keywords: Keyword: financial accounting institutions, village financial operators, during a pandemic

Abstract

These service activities are aimed at; 1) provide insight into knowledge about institutional financial accounting, 2) Provide insight into knowledge about the importance of teacher understanding and mastery of institutional financial accounting material, 3) Provide the ability to develop personnel and knowledge of institutional financial accounting by seeking information related to the material, and 4) Providing provisions to Pekanbaru City Accounting MGMP teachers regarding learning models that can be carried out by teachers online, for example using google classrooms, zoom meetings, google meetings. The method of approach that will be taken to complete this program is to use the method of lectures, tutorials, and discussions. This training for teachers was held for 5 days in 5 different SMKs in Pekanbaru City. From this training, it is hoped that SMK teachers will be able to educate financial accounting institutions, especially village financial accountants, using online media, so that they can use this training as a means of ongoing training during the Covid-19 pandemic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Halim & Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi. Salemba Empat : Jakarta.
Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto. ( 2003). Sistem Akuntansi Sektor Publik : Konsep untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Bastian, Indra. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.
BPKP RI, (2016). Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
Carl S. Warren, dkk. (2014). Accounting Indonesia Adaptation. Jakarta. Salemba Empat
Departemen Pendidikan Nasional, (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional, (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional, (2005). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Jakarta: Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional, (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 07 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Jakarta : Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional, (2008), Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI Nomor 14 Tahun 2005. Jakarta
Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas.
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, (2017). Data Pokok SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tahun Ajaran:2017, http://datapokok.ditpsmk.net/ (online accessed December 24 th 2017)
Dwi Martani, dkk. (2014). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
Elisabeth Riupassa, Shella Kriekoff & Trudy M. Nussy (2019). Pelatihan Komputer Akuntansi Dengan Menggunakan Mind Your Own Business Pada Jurusan Akuntansi Smk Negeri 6 Ambon. Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi) Vol 02. No. 02, Desember 2019.
Ernawati, Siswandari, Sohidin, (2016). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Adobe Flash pada Pembelajaran Akuntansi Perusahaan Dagang untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 1 Surakarta. Jurnal “Tata Arta” UNS, Vol. 2, No. 2 Agustus, 2016, hlm. 1-15.
Gusnardi & Fenny Trisnawati. (2018). Competence of SMK Teachers Based on Institutional Financial Accounting (SMK State in Pekanbaru). Proceeding of the 2nd URICES, 2018, Pekanbaru, Indonesia P-778-783.
I G.A.M Asri Dwija Putri, dkk.(2014). Sosialisasi pemahaman dan manfaat akuntansi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi bagi guru dan siswa sma di abiansemal kabupaten badung. Laporan pengabdian kepada masyarakat. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 2014
IAI KASP (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. IAI-KASP
Indah Susilowati1, Himawan Arif Sutanto, Reni Daharti, (2013). Strategi Peningkatan Kompetensi Guru Dengan Pendekatan Analysis Hierarchy Process. Journal of Economics and Policy. Jejak 6 (1) (2013): 80-92. DOI: 10.15294/jejak.v6i1.37503.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraaan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
Kam, Vernon, (1998). Accounting Theory, Edisi Kedua, terjemahan Suwardjono, BPFE , Yogyakarta,
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Informasi APBN 2017: APBN yang Lebih Kredibel dan Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global. Direktur Jenderal Anggaran. Jakarta.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D . (2016). Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition. United States of America : Wiley.
Mardiasmo., (2009), Akuntansi Sektor Publik, Andi.Yogyakarta.
Moh Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanegara. (2013). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Nanda Widaninggar dan Nurshadrina Kartika Sari. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Dasar Dan Pelaporan Keuangan KPRI “kencana”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks Vol. 4 No.2 Desember 2018 Hal 102- 109 e-ISSN:2528-116X p-ISSN:2527-5216.
Nurul Widayati, (2015). Optimalisasi Unit Produksi Akuntansi Untuk Pembentukan Karakter Lulusan yang Siap Menghadapi MEA. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. “Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Permendagri RI No.56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Stice , James D, Earl K.Stice, K.Fred Skousen, (2011), Akuntansi Keuangan Intermediate Accounting, Edisi Keenambelas. Diterjemahkan oleh Ali Akbar, Salemba Empat, Jakarta.
Sylvia Christina Daat. (2019). Pelatihan Akuntansi Pemerintahan Bagi Guru Akuntansi Di Kota Dan Kabupaten Jayapura. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat The Community Engagement Journal Volume 2, Nomor 1, Januari-Mei 2019: 35–42 .
T Yudi Hadiwandra dkk. (2020). Workshoop Google Suite for Education. Intermediate Class. Universitas Riau
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);
Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan. (2008). Prospek Pembangunan Desa. Fokus Media. Bandung.
Yeni Priatna Sari , Andri Widianto , Moh Alfian , Ririh Sri Harjanti , Ghea Rahmadiane (2020). Peningkatan Kapasitas Guru Akuntansi Dalam Mata Pelajaran Akuntansi Lembaga (Pelatihan Tata Kelola Keuangan Desa). Jurnal Abdimas PHB Vol 3 No 1 Januari Tahun 2020 p-ISSN:2598-9030 e-ISSN:2614-056X.
Yumniati Agustin, Sri Setianingsih , Yudy Dwi Santoso. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah Bidang Usaha Dagang pada UMKM Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia. Intervensi Komunitas. Jurnal Pengabdian Masyarakat E-ISSN: 2714-691X OJS: http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IK.

http://bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sektor-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-desa-2016/
http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/106-alokasi-dana-desa-dana-desa-bagi-hasil-pajak-dan-retribusi-daerah-ke-desa.
http://www.antaranews.com/berita/501199/kpk--ada-14-potensi-permasalahan-dana-desa

https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik.
Published
2020-11-11
Abstract views: 92 , PDF downloads: 65