ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA

  • Bayu Prasetyo Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Keywords: Human Rights, Public Information Acces, Society

Abstract

Public information transparency is a fundamental right that supports the principles of Human Rights by strengthening government transparency and accountability. This study aims to determine the implementation of public information transparency from a human rights perspective. The results of the study indicate progress in policies and legal umbrellas for the implementation of information transparency, but there are several significant obstacles, including lack of budget funds, lack of human resources, and lack of understanding of the right to access information among the community. Furthermore, to improve public information transparency, it is necessary to increase training and capacity for government officials, strengthen monitoring mechanisms, and provide more intensive education to the community. The main reasons include the development of a more transparent and accessible information system, and advocating for the right to information that plays a role in the fundamental components of human rights.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Daftar Pustaka
JURNAL
Tawakkal Baharuddin, Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019, Vol. 2, No. 2, 2020
Donna Fitria Indriani Ardi, Implementasi Kebijakan Pengelolaaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Centre) Diskominfo Kota Bengkulu, Vol. 20, No. 20, 2021
AD Basniati, Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo, Vol. 7, No. 1, 2022
Arumbela Bangun Negara, , Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. , No. 5, 2022
Irfan Syafar, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Vol. 3, No. 3, 2022
Muhammad Tanzil Azis Rahimallah, Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan : Sebuah Tinjauan Analis Bibliometrik, Vol. 4, No. 1, 2022
Dwi Putra Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 1, 2023
Sintia Kartini Haniandaresta, Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggara Pemilu 2024, Vol. 8, No. 1, 2023
Siti Hairani Idrus, Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Goverment Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global, Vol. 3, No. 3, 2023 Taufiulhidayat Khair, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2023
Indra, Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Kecamatan Luak, Vol. 4, No. 1, 2024 Nur Hansah, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2024
Shenti Agustini, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perkara : Implikasi Dan Hak Privasi Dan Keamanan Data, Vol. 12, No. 1, 2024
WEBSITE
Pemerintah Kota Samarinda, https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis, diakses pada tanggal 6 Juli 2024
Published
2024-10-29
Section
Articles
Abstract views: 17 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 10