PENDAMPINGAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA SIMPANG KUBU KANDANG

Abstract

Perkembangan otonomi daerah yang signifikan dalam meningkatkan standar ekonomi daerah dan mengarahkan masyarakat ke arah modernisasi. Perkembangan ini menghadirkan berbagai rekayasa sosial yang mempengaruhi implementasi hukum dalam konteks sosial nyata, sesuai dengan pandangan Roscou Pound bahwa hukum harus relevan dengan kehidupan sosial yang kompleks. Hal ini juga mengidentifikasi ketimpangan struktural dalam masyarakat, khususnya sentralisasi kekuatan ekonomi di kota-kota besar yang menyebabkan jurang antara kota dan pedesaan. Eksistensi desa sebagai poros utama pertanian penting untuk dimaksimalkan, dengan perluasan konsep otonomi daerah sebagai solusi untuk menyeimbangkan hubungan pusat-daerah yang sentralistik. Terakhir, penulis menyarankan perlunya penyuluhan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Batang Hari, serta upaya universitas dalam menyediakan informasi tentang pendirian, manfaat, dan tata kelola BUMDes guna mendukung pembangunan ekonomi desa secara merata.